Anggota Komisi Pertahanan DPR, Effendi Choirie:
“TINJAU ULANG LOKASI LATIHAN PERANG”
Effendi Choirie menyayangkan, lokasi latihan perang TNI ada di wilayah padat penduduk. Padahal, jelas ini sangat beresiko bagi masyarakat setempat.
Insiden penembakan warga oleh aparat TNI terkait sengketa lahan di Kebumen, 16 April lalu, mendapat kecaman dari berbagai kalangan. Tak kurang Ketua MPR Taufik Kiemas mengkritik, insiden tersebut malah merusak citra TNI dan Bangsa.
Direktur Eksekutif The Wahid Institute, Yenny Wahid juga mendesak PanglimaTNI Laksamana TNI Agus Suhartono untuk melakukan investigasi terhadap kasus penembakan tersebut. Menurut Yenny, kasus itu harus diselesaikan secara adil.
“Kasus ni sudah timpang di satu sisi. Kalau sudah ada pertentangan antara masyarakat-TNI, rakyat yang jelas tidak punya senjata akan kalah”, ujar Yenny.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) juga tidak diam saja, dan segera melakukan verifikasi di lapangan.
Direktur Eksekutif Elsam, Indiriaswati D. Saptaningrum, menduga ada tindakan berlebihan yang dilakukan oknum TNI terhadap aksi masyarakat di kawasan Urutsewu, Kebumen.
“Untuk itu, Elsam menurunkan tujuh anggotanya untuk melakukan investigasi di lapangan”.
Hasil investigasi di lapangan , tujuh warga telah dijadikan tersangka, empat orang jadi tersangka karena melakukan perusakan, dua orang melakukan pemukulan dan satu orang menghina TNI. Namun lanjut Indriaswati, belum ada satupun prajurit TNI diperiksa dalam kasus tersebut.
Dalam verifikasi, Elsam mendapatkan pengakuan, serta saksi-saksi yang menunjukkan bahwa personel TNI bertindak di luar kewenangan. Telah terjadi tindakan penggunaan kekuatan yang berlebihan. Misalnya, penangkapan terhadap beberapa warga yang baru diserahkan polisi, tinsakan sweeping paska bentrokan dan tindakan tidak manusiawi serta merendahkan martabat.
Kasus itu pun memicu keprihatianan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendi Choirie. Untuk mengetahui apa pendapat anggota DPR ini terkait kasus penyerangan warga di Kebumen, www.today.co.id merekam pernyataannya di gedung DPR RI Senayan, Selasa (26/4) yang dituangkan dalam bentuk wawancara.
Kasus penembakan warga di Kebumen oleh oknum anggota TNI masih terus menuai kritik. Bagaimana anda melihat peristiwa ini ?
Kita mengharapkan insiden perusakan oleh warga yang berujung penembakan seperti terjadi di Kebumen tidak terulang di masa datang.
Apa yang harus dilakukan pemerintah, agar kasus serupa tidak terulang lagi ?
Saya kira perlu ada evalasi total mengenai tempat latihan TNI. Lokasi latihan perang di daerah padat penduduk harus dievaluasi lagi secara total. Lokasi latihan TNI yang ada saat ini sangat beresiko karena berada di wilayah padat penduduk. Idealnya, dimana tempat latihan anggota TNI sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Seharusnya tempat latihan dekat dengan musuh dan jauh dari penduduk.
Sekarang tempat latihan kenapa di Jawa yang padat penduduknya?
Kita bisa lihat lokasi latihan ada di mana-mana di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Apa yang akan dilakukan DPR dalam kasus ini ?
Saya meminta agar anggota DPR bisa melihat langsung lokasi terjadinya bentrok warga dan TNI di Kebumen, Jawa Tengah. Kunjungan ini penting biar kita tidak hanya mendengar dari TNI dan pemerintah.
Selain itu masalah ini harus diselesaikan. Sebab polemik yang melibatkan TNI dan warga soal latihan perang itu bukan kali ini saja terjadi. Sebelum di Kebumen juga terjadi penembakan di Alas Tlogo, Pasuruan.
Jadi jalan keluarnya seperti apa?
Tentara harus dikasih tempat mungkin saja di luar Jawa. Ini memang alternatif radikal, tetapi paling bagus. Masa mereka harus latihan di tengah pemukiman rakyat?
Pemilihan lokasi itu sesuai dengan UU TNI yang mengharuskan pusat latihan TNI berjauhan dengan pemukiman penduduk.
Untuk itu perlu dicarikan alternatif lahan yang masih kosong. Harapan saya dengan pemindahan lokasi konflik anatara warga dengan TNI bisa diatasi.
Kalau TNI menolak, bagaimana ?
Tidak ada alasan untuk menolak. TNI harus punya perspektif kerakyatan, bukan hanya perspektif kekuasaan dan kekerasan. Sekarang ini perspektifnya masih kekuasaan dan kekerasan. Padahal mereka kan instrumen negara, tidak boleh menindas rakyat.
