Petani Dapat Dukungan Internasional

* Penolakan Penambangan Pasir Besi | 18 Maret 2013

KULONPROGO - Penolakan penambangan pasir besi oleh Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo mendapat dukungan dunia internasional. Forum akademisi internasional di Universitas Filipina yang diikuti PPLP, pada  7-12 Maret, menyepakati agar pertanian di pesisir Kulonprogo dipertahankan.
 
Perwakilan PPLP yang hadir di forum tersebut, Widodo mengungkapkan, jaringan yang terbangun di forum tersebut juga akan konsisten menyuarakan dan menolak penambangan pasir besi di Kulonprogo. Black and Green Forum 2nd Solidarity Eco Camp tersebut diorganisasi oleh Local Autonomus Network bekerja sama dengan Pusat Studi Dunia Ketiga, Universitas Filipina.

Pembicara dalam forum itu di antarnaya dari Pusat Studi Dunia Ketiga Universitas Filipina, Institut Populasi Universitas Filipina, inisiator Food Not Bombs dari Amerika, permakultur desainer/konsultan dari Belgia, aktivis anti nuklir dari Jepang.

Widodo dari PPLP turut pula sebagai pembicara mengisi dalam sesi diskusi. Forum tersebut dihadiri oleh mahasiswa, kalangan akademisi, organisasi-organisasi lokal, serta aktivis yang bergerak pada isu perjuangan sosial dan lingkungan.

’’Menurut analisis dan keputusan mereka, ini (tambang) harus benar-benar ditolak karena di pesisir Kulonprogo berupa lahan pasir bisa ditanami, ada gumuk pasir yang sebetulnya dilindungi undang-undang internasional. Tetapi tiba-tiba pemerintah Indonesia akan menghilangkan itu,’’ kata Widodo yang juga korlap PPLP, Jumat (15/3).

Harus Dijaga

Karena itu, kondisi pertanian dan alam pesisir tersebut harus dijaga. Sebab, lanjutnya, di mana-mana pertambangan pasti merusak lingkungan. Jangan sampai di pesisir Kulonprogo ini hadir penambangan dan kembali akan merusak lingkungan dan menggusur kehidupan puluhan ribu petani di pesisir Kulonprogo.

’’Jadi kami mendapat dukungan di dunia internasional tentang penolakan terhadap tambang pasir besi,’’ katanya.

Sebagai bentuk dukungan konkrit, mereka akan melakukan aksi-aksi di kampus-kampus internasional. Seperti yang akan dilakukan oleh salah satu pembicara dalam forum tersebut dari Amerika Serikat, Keith McHenry (inisiator Food Not Bombs), yang akan mengkampanyekan persoalan yang dihadapi petani pesisir Kulonprogo tersebut dalam festival internasional di negaranya yang digelar pekan ini.

Adapun langkah perjuangan para petani, kata Widodo, akan tetap bertani sebagai bentuk perlawanan konkrit. Selain itu juga akan tetap mengkampanyekan penolakan penambangan pasir besi melalui forum-forum internasional.

’’Karena perlawanan konkrit petani seperti itu, bertani. Memaksimalkan bagaimana mengelola lahan dan menujukkan kepada siapa saja bahwa ruang hidup yang sudah kita capai kenapa harus diganti dengan pertambangan yang belum jelas,’’ pungkasnya.

Ketua PPLP Supriyadi menyatakan, sejak awal hingga saat ini PPLP tetap memegang komitmen menolak penambangan pasir besi. Menurutnya, untuk perjuangan penolakan itu kampanye keluar melalui forum internasional juga sangat diperlukan. (H87-45)
___
Sumber http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2013/03/18/218659/Petani-Dapat-Dukungan-Internasional

Read More

Oknum Kades Pelopori Aktivitas Tambang Pasirbesi Urutsewu

Oknum Kades Lembupurwo (AZ) ditengarai memelopori dimulainya aktivitas pertambangan di kawasan pesisir Urutsewu, Kebumen selatan. Investigasi yang dilakukan FPPKS mendapatkan fakta bahwa oknum Kades ini memulai mengakumulasi pasir yang telah melalui proses pemilihan dengan alat separator, di bentang lahan depan rumahnya dan di sisi Jl. Daendels, desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen. Alat separator pasirbesi juga nampak bercokol di halaman rumahnya.

Meskipun dengan alasan bahwa pengambilan pasir ini bukan dari pesisir Mirit, aktivitas ini diproyeksikan mengawali fase operasional masuknya aktivitas tambang yang jelas-jelas mengancam pengembangan budidaya pertanian; terutama jenis tanaman holtikultura. Dipastikan bahwa aktivitas penumpukan material ini belum memiliki ijin resmi dan berpotensi meresahkan para petani yang selama ini berjuang menolak masuknya investor pertambangan pasirbesi di wilayahnya. Bahkan saat ini, kegiatan mengakumulasi bahan tambang tengah direncanakan bakal merambah ke desa Kenoyojayan, kecamatan Ambal.

Jejak Konspirasi Penguasa Lokal

Dalam sebuah wawancara tertulis melalui media sosial pada 24 Mei 2012, AZ mengaku dipanggil oleh apa yang disebutnya sebagai orang "pendopo" yang pada intinya ditekan untuk "mengamankan" ijin pertambangan pasir besi di pesisir wilayah Mirit. Pada masa itu, aksi penolakan petani Urutsewu terhadap masuknya investor tambang sedang massif dan menguat, justru karena Bupati telah mengeluarkan ijin usaha pertambangan bagi pt. MNC.

Sejauh mana kebenaran atas teori konspirasi ini, akan dapat dilihat dari perkembangan faktual di lapangan. Yang jelas, menurut pencermatan FPPKS, aktivitas mengakumulasi bahan tambang yang memiliki kandungan besi (Fe) cukup tinggi ini; tidak lah berdiri sendiri. Mineral lain yang terkandung adalah titanium, vanadium dan bahkan uranium. Gencarnya protes yang dilancarkan ribuan petani tidak membuat Bupati mencabut ijin yang telah dikeluarkannya, dengan dalih bahwa persoalan ijin ini telah dimulai prosesnya sejak ia belum menjabat Bupati. Banyak rumor dari "wilayah abu-abu" yang belum terpublish, sementara proses dari pemetaan, studi Amdal hingga dikeluarkannya ijin Bupati sangat manipulatif.

Pemberian ijin pertambangan di kawasan pertanian yang perkembangan budidaya agrarisnya melaju secara mandiri dan signifikan, juga dinilai warga bahwa Bupati telah mengkhianati Visi Misinya sendiri.

Dinilai Nekad 

Kegiatan penumpukan material tambang pasirbesi di wilayah Mirit ini dipandang warga sebagai tindakan nekad, mengingat beberapa kali massa petani melakukan aksi demonstrasi penolakan tambang. Seperti sengaja dibuat mencolok mata. Apalagi ini difasilitasi oleh seorang oknum Kades. Menyikapi perkembangan ini, beberapa petani yang sejak awal menolak kehadiran pertambangan pasirbesi di wilayahnya, mengaku geram. Terlebih ditengarai kegiatan ini mulai direncanakan bakal meluas ke wilayah kecamatan lain, Ambal.

FPPKS yang sejak awal konsisten menolak pertambangan pasirbesi di kawasan pesisir Urutsewu, tak kurang geramnya. Selain kehadiran pertambangan pasirbesi ini berpotensi menghancurkan pertanian lahan pesisir, tindakan oknum Kades dinilai provokatif dan berpotensi menimbulkan konflik horisontal.  

Read More